Komisi II DPRD Kabupaten Samosir Gelar Rapat Kerja Bersama Mitra Kerja Terkait dan Gapoktan

SAMOSIR - Komisi II DPRD Samosir melakukan rapat kerja Kepala Dinas Kopnakerperindag dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Samosir, Tim KP3 Kecamatan Nainggolan serta Kepala Desa Se-Kecamatan Nainggolan, dan Perwakilan Gabungan Kelompok Tani.

Rapat kerja bersama dengan Dinas Mitra Kerja Komisi II tersebut diketuai, Ketua Komisi II Polten Simbolon, SE, MM dan Wakil Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon dan rapat tersebut juga dihadiri Distributor dan Pengusaha Kios Penyaluran Pupuk di Kabupaten Samosir, di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Samosir, ( 22/02/2022 ). 

Baca juga: Pembukaan Lahan PT KSS, Kemenkumham RI Menyatakan Ada Pelanggaran HAM

Wakil Ketua DPRD Samosir, N Simbolon dalam kesempatan Itu menyampaikan, bahwa pelaksanaan rapat kerja ini didasarkan adanya aspirasi dari masyarakat yang tergabung kelompok tani dan pemerhati masyarakat terkait dengan masalah penyaluran pupuk bagi petani

"Ada kelangkaan pupuk dan adanya perbedaan harga diwilayah Kabupaten Samosir serta dijual diatas harga eceran tertinggi, " Ujar Wakil Ketua DPRD Samosir, Nasip Simbolon ketika membuka rapat bersama Dinas Dinas terkait

Baca juga: Hadiri Rapat Paripurna, Bupati dan Wakil Bupati: "Dirgahayu Ke-18 Jayalah Kabupaten Samosir

Camat, Kepala Desa, Ketua Gapoktan, Kelompok Tani menyampaikan masalah yang dihadapi di lapangan terkait penyaluran pupuk, bahwa data Kuota pupuk per Desa tidak ada, harga pupuk dijual diatas HET,  

Penyaluran pupuk ( yang diterima ) kelompok tani lebih kecil dibandingkan dengan yang di usulkan dalam RDKK, Adanya Pupuk bersubsidi yang dijual bebas di pasar, tidak semua petani dapat memperoleh pupuk apabila tidak tergabung dalam kelompok tani,  

Baca juga: Gubernur Edy Rahmayadi Minta Tim Siber Pungli Terus Awasi Sektor Pelayanan Publik di Provinsi Sumatera Utara

Pupuk yang langka, kartu tani harus diterbitkan baik bagi petani yang tergabung dalam kelompok tani maupun petani yang tidak menjadi anggota kelompok tani, " Terangnya 

Sementara Ketua Komisi II, Polten Simbolon, menyampaikan terkait masalah penyaluran pupuk di Kabupaten Samosir "kami menyarankan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat membuat rencana induk pertanian di Kabupaten Samosir agar itu jadi landasan kita membangun sektor pertanian,  

Baca juga: Gubernur Sumatera Utara Ajak Masyarakat Ikuti Vaksinasi Booster

Selain itu, Harus ada papan pengumuman harga HET Pupuk di Setiap kios penyalur, penambahan kios untuk mempermudah petani mendapatkan pupuk, " Pinta Ketua Komisi II, Polten Simbolon 

Sementara itu, Noni Sulvia menyampaikan agar kita berkomitmen bahwa harga pupuk yang dijual sesuai dengan HET, Selain itu, Politisi PKB Partai Kebangkitan Bangsa Itu juga menegaskan bahwa janganlah kita membebani petani, mari kita bantu mereka dan mari kita pastikan semua petani mendapatkan pupuk pada saat musim tanam, " ujarnya.

Baca juga: Kameloh Kusmiwaty, DPD LAI BPAN Kalteng Apresiasi Sosok Nadalsyah

Selanjutnya, Pimpinan Rapat menyampaikan agar masalah yang disampaikan tadi dapat segera dituntaskan Dinas terkait, Ranperda Rencana Induk Pembangunan Pertanian agar segera disampaikan ke DPRD, Pupuk harus dijual sesuai dengan HET, Kartu Petani segara diterbitkan dan kami menegaskan tidak ada lagi kelangkaan pupuk bagi petani di wilayah Samosir. ( Karmel )